RIAUIDENTITAS.COM-ROHUL-Kejaksaan Negeri Rokan Hulu (Rohul) kembali menetapkan dua tersangka, diantaranya inisial S dan R yang merupakan pengelola kios UD. Sei Kuning Jaya dalam dugaan tindak pidana penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2019-2022 di Kabupaten Rokan Hulu.
Sebelumnya, Kejari Rohul juga sudah menetapkan enam tersangka dalam kasus yang sama. Mereka diantaranya, inisial AH, FN, SF, YA, AS dan SM yang merupakan Ketua Tim Verifikasi dan Validasai Kecamatan Rambah Samo dan pemilik Kios UD Sei Kuning Jaya di Kecamatan Rambah Samo. Akibat perbuatan para tersangka ini, negara dirugikan sekitar Rp 24,5 miliar lebih.
Penetapan tersangka ini disampaikan langsung oleh Kajari Rohul Dr. Rabani M. Halawa, SH., MH didampingi Kasi Intelijen Vegi Fernandes, SH., MH, Kasi Pidsus Galih Aziz, SH., MH dan Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Rokan Hulu di Pasir Pengaraian, Kamis (9/10/2025).
Tim penyidik Pidsus Kejari Rohul telah melakukan perkembangan penyidikan terkait penyaluran pupuk subsidi yang mana penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2019 s/d 2022 pada Kecamatan Rambah Samo di Kabupaten Rokan Hulu tidak tersalurkan sebagaimana mestinya dengan menyalurkan pupuk bersubsidi diluar penerima yang ditetapkan dalam RDKK.
Para tersangka ini tidak melaksanakan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, menyebutkan bahwa Distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya.
"Kemudian tindakan yang dilakukan oleh tersangka MS selaku Koordinator BPP sekaligus Ketua Tim Verifikasi dan Validasai Kecamatan Rambah Samo yang mana tidak pernah melakukan tugas yaitu verifikasi dan validasi lapangan dalam penyaluran pupuk subsidi. Sehingga memberikan ruang untuk terus melakukan penyimpangan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi,"kata Kajari Rohul.
Akibat perbuatan tersangka S d R dan terdakwa SM dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Rambah Samo tahun 2020-2022 menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.1,3 miliar yang merupakan bagian dari kerugaian negara Rp 24.5 miliar lebih.
Kajari Rohul menerangkan, bahwa penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan KepalaKejaksaan Negeri Rokan Hulu Nomor : PRINT-01/L.4.16/Fd.2/07/2023 tanggal 27 Juli 2023 Jo PRINT-01.a/L.4.16/Fd.2/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 Jo PRINT01.b/L.4.16/Fd.2/08/2024 tanggal 05 Agustus 2024 Jo PRINT-01.c/L.4.16/Fd.2/11/2024 tanggal 25 November 2024 dan diterbitkanlah Penetapan Tersangka nomor Tap.Tsk04/L.4.16/Fd.2/10/2025 tanggal 09 Oktober 2025
"Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP," ucapnya.
Selanjutnya para tersangka ditahan di Lembaga PemasyarakatanKelas II B Pasir Pengaraian selama 20 hari kedepan dimulai tanggal 09 Oktober 2025 sampai dengan 28 Oktober 2025. (RI)
