RIAUIDENTITAS.COM-ROKAN HILIR, — Ratusan mahasiswa penerima bantuan pendidikan masyarakat tidak mampu di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, mengaku belum menerima pencairan dana beasiswa Tahun Anggaran 2025.
Persoalan itu kini berujung gugatan perdata terhadap Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir.
Gugatan diajukan oleh M. Ghazali Nasution, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Dar Aswaja Rokan Hilir. Ia menyebut keterlambatan pencairan bantuan pendidikan tidak hanya dialami dirinya, tetapi juga ratusan mahasiswa lain yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa.
Dalam dokumen gugatan disebutkan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 841/DINSOS/2025, terdapat 477 mahasiswa jenjang S1 dan satu mahasiswa D3 yang ditetapkan sebagai penerima bantuan beasiswa masyarakat tidak mampu.
Namun hingga pertengahan 2026, bantuan pendidikan sebesar Rp 2,3 juta per mahasiswa disebut belum dicairkan.
“Persoalan ini bukan hanya menyangkut satu orang mahasiswa, melainkan ratusan penerima beasiswa yang sampai saat ini belum menerima hak mereka,” ungkapnya Kamis, (14/5/26)
Penggugat menilai pihak tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya meskipun seluruh dokumen administrasi dan persyaratan akademik telah dipenuhi para penerima bantuan.
Akibat belum cairnya beasiswa tersebut, sejumlah mahasiswa disebut mengalami tunggakan uang kuliah hingga terancam menghentikan pendidikan karena keterbatasan biaya.
Dalam surat gugatan itu, penggugat menyatakan Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum.
Selain gugatan perdata, para mahasiswa juga dikabarkan tengah menyiapkan aksi demonstrasi besar-besaran apabila pemerintah daerah tidak segera memberikan kepastian pencairan bantuan pendidikan tersebut.
“Aksi demonstrasi besar-besaran akan kita lakukan, itu langkah terakhir”. Tegasnya
Aksi itu disebut akan melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Rokan Hilir sebagai bentuk protes terhadap lambannya realisasi program bantuan pendidikan masyarakat kurang mampu.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir, saat dikonfirmasi terkait rencana gugatan dan aksi demonstrasi tersebut mengaku akan segera melaporkan persoalan itu kepada Bupati Rokan Hilir.
“Besok kami laporkan ke Bupati, mana tau ada solusi,” kata Andi Rahman. (RI/Oki)
